Memburu Ringgit di Kebun Sawit

Cerita mengenai pekerja perkebunan sawit asal Indonesia di Malaysia jarang sekali terdengar. Padahal jumlah mereka mencapai 80 persen dari total pekerja asing di sektor itu. Peranan pekerja Indonesia ini sangat penting bagi perkembangan ekonomi Malaysia. Namun sebagian besar pekerja itu hidup di daerah pelosok di camp-camp pekerja. Gaji kecil dan hidup tanpa fasilitas memadai.

Oleh Heriyanto-Kuala Lumpur, Kuching, dan Entikong

Sore yang cerah itu mobil kami mulai memasuki perkebunan sawit yang luas di kawasan Pekan Semunjan, Negara Bagian Serawak, Malaysia. Semua ruas jalan di perkebunan itu terlihat serupa dan dimana pohon-pohon sawit berdiri rapi di kanan dan kiri jalan. Ini seperti memasuki sebuah labirin, keliru mengambil jalan alamat akan tersesat.

Sopir kami harus bekerja keras memastikan arah jalan yang diambil benar-benar sudah tepat. Tapi tetap saja beberapa kali dia harus berhenti dan kembali ke jalan semula. “Saya sudah lama tidak masuk ke sini,” ujar si sopir, Mazlan, seraya menambahkan dirinya dulu pernah bekerja di perkebunan itu selama 10 tahun.

Setelah berputar-putar dan beberapa kali bertanya pada sejumlah pekerja yang ditemui di jalan, akhirnya kami sampai pada tempat yang dituju: sebuah pondokan yang dindingnya terbuat dari tripleks dan seng. Lokasinya berada di ujung perkebunan dan bertetangga dengan hutan. Sebuah bukit tepat di depan gubuk itu membuatnya tak terlihat dari arah jalan masuk. “Kalau ingin tahu kondisi pekerja ilegal di sinilah tempatnya,” beber Mazlan, beberapa saat setelah turun dari mobil.

Di depan pondok beberapa orang pria tengah bersantai. Mereka tampak gelisah saat saya mendekat. Barangkali dalam hati mereka bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini. Mereka asing bagi saya dan tentu saja saya juga asing bagi mereka. Sebelum semuanya berubah jadi hal yang tidak mengenakkan, saya langsung mengenalkan diri bahwa saya seorang jurnalis dari Indonesia yang datang ke Malaysia untuk meliput kondisi buruh perkebunan sawit asal Indonesia di sana.

Seorang lelaki berperawakan kecil tampaknya cukup merespon kehadiran saya. Sementara yang lain masih enggan bicara dan memilih diam. “Saya dari Indonesia. Dari Kapuas Hulu. Di sini saya kerja jadi tukang panen buah sawit. Kadang juga menebas rumput atau memupuk tanaman,” ujar lelaki berperawakan kecil itu. Lelaki itu sebut saja Mardi berasal Kapuas Hulu, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, Indonesia.

Tapi siapa yang mengira, Mardi datang ke Malaysia tanpa satu pun dokumen. Tak ada paspor dan tak ada ijin bekerja. Empat tahun lalu Mardi bersama beberapa temannya masuk ke Malaysia dengan berjalan kaki selama 1 hari menembus hutan dan menaiki bukit, melewati jalan  tikus. Tentu saja tak ada penjagaan di sana, sehingga mereka bisa melewati perbatasan dengan mudah. Saat itu umurnya baru 16 tahun— usia yang masih sangat muda  untuk bekerja.

Awalnya tak ada niat untuk menyeberang ke Malaysia, namun rayuan bertubi-tubi seorang temannya menggoyahkan niat Mardi. “Dia bilang gajinya bagus dan kerjanya enak. Dua hari saya pikirkan. Akhirnya saya putuskan pergi. Lagian di kampung tak ada kerja,” cerita Mardi, mengingat awal kedatangannya ke Malaysia yang hanya bermodal nekat itu.

Sejak menginjakkan kaki pertama di Malaysia itulah, Mardi resmi menjadi “Orang Kosong”. Ini sebutan yang kerap disematkan pada para pekerja ilegal di Malaysia seperti Mardi. Jumlahnya diperkirakan mencapai 50.000 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Malaysia. Mereka datang dari berbagai tempat di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, atau Jawa.  Angka ini memang tidak sebanyak pekerja resmi yang jumlahnya lebih dari 500.000 orang, tapi tentu saja tidak bisa disebut sedikit. Di camp yang saya datangi itu misalnya, 5 dari 18 penghuninya adalah “orang kosong”.

Tanpa dokumen, para pekerja ilegal bisa sewaktu-waktu ditangkap polisi Malaysia. Inilah yang selalu membuat Mustakim, pekerja ilegal lain, waswas. Tertangkap polisi bisa berarti penjara, dikenai hukum cambuk atau dipulangkan ke Indonesia. Ini sudah lazim terjadi pada “orang kosong”, dan tentu saja tidak sulit untuk mendakwa para pelanggar keimigrasian ini.

Tapi Mustakim, si Lelaki muda itu mengaku punya kiat agar tak tertangkap polisi. “Kalau tidak ada urusan penting, saya tidak akan keluar dari kebun. Sehari-hari saya di camp saja. Kalau pun keluar, saya harus waspada. Tidak boleh keluar terlalu jauh,” ucap Mustakim. Kiat inilah yang dijalaninya dengan disiplin hingga sampai sekarang setelah 4 tahun di Malaysia dia tak pernah sama sekali tertangkap polisi. “Bagaimana bila ada yang sakit?” tanya saya. “Ya diobati di camp saja,” jawabnya. “Kalau dibawa ke rumah sakit, bisa-bisa malah kena tangkap polis.”

Jangan bayangkan camp yang penuh dengan fasilitas seperti tempat tidur, kamar mandi, atau televisi. Sejumlah camp dibuat seadanya, hanya berdinding triplek atau seng. Camp itu lebih terlihat seperti kandang ayam ketimbang tempat tinggal. “Tempat ini tentu tak sehat,” ujar Mazlan, sopir kami yang merupakan warga tempatan. Pemilik kebun biasanya menempatkan pekerja ilegal di camp yang jauh dan sulit dijangkau. “Kalau ada razia mereka mudah lari dan bersembunyi,” Mazlan melanjutkan.

Angan-angan mendapatkan uang yang banyak adalah alasan paling kuat mengapa orang-orang seperti Mardi dan Mustakim nekat menyeberang ke Malaysia dan menempuh berbagai resiko. Alasan ini juga tampaknya relevan bagi pekerja lain seperti Daner Adinugutunis. Daner adalah pekerja asal Nusa Tenggara Timur. Berbeda dari Mardi yang merupakan pekerja ilegal, Daner adalah pekerja resmi yang punya dokumen lengkap.

Jari-jari Daner Adinugutunis sibuk memencet keyped telepon seluler miliknya. Sebuah pesan pendek baru saja ia kirimkan. Lelaki berbadan tegap dengan rambut cepak ini baru saja mengabari ibunya bahwa dia belum bisa pulang tahun ini. “Mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru pulang,” ujarnya sembari memasukkan telepon selulernya ke dalam saku celana. Ini bukan kabar pertama ia yang ia kirim pada ibunya. Tiap kali ibunya bertanya kapan dia akan pulang, Daner hanya bisa mengirim kabar serupa. Dan ini adalah tahun kelima.

Mata Daner Adinugutunis berkaca-kaca saat saya bertanya, apakah dirinya pernah  mengirim uang kepada keluarganya. “Ingin sekali saya kirim uang, tapi sampai sekarang belum berhasil kumpulkan uang,” jawabnya. “Kerja di sini berat, tetapi gajinya tidak cukup. Uang selalu habis untuk makan. Saya hanya berharap orangtua dan keluarga saya sehat-sehat saja di kampung.”

Bekerja di Malaysia tak bisa dibilang nyaman. Tapi toh, orang seperti Mardi, Mustakim atau Daner masih betah dan belum berniat pulang. Dengan mengundur waktu pulang, mereka berharap masih punya kesempatan untuk mengumpulkan uang. “Sebenarnya saya menyesal datang ke sini. Tapi tidak apalah. Terpaksa sudah di sini, jadi kerja sajalah. Semoga 2 tahun ke depan saya bernasib baik,” ucap Daner, lirih.  Bagi Daner ini semacam pertaruhan. Jika dalam 2 tahun ke depan tak mampu mengumpulkan uang, ia berniat akan pulang.

***

Di Ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, Alex Ong, pria yang ramah dan murah senyum itu begitu bersemangat ketika berbicara mengenai peran buruh perkebunan asal Indonesia dalam pengembangan ekonomi Malaysia. Ong adalah aktivis NGO Migrant Care perwakilan Malaysia. Lembaga ini memang konsen menangani persoalan buruh migran.

Menurut Alex Ong, ada hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi Malaysia, peningkatan produksi kelapa sawit, dan peran para pekerja. “Begini, kita tahu bahwa salah satu sektor yang diandalkan adalah perkebunan kelapa sawit. Sektor ini menyokong perekonomian Malaysia. Dan kita tidak bisa menafikan peran pekerja asal Indonesia dalam produksi sawit itu,” ujar Alex Ong.

Produksi minyak kelapa sawit Malaysia menempati peringkat kedua terbesar di dunia. Tahun lalu, produksi sawit Malaysia mencapai 17,5 Juta ton dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Produksi terbesar adalah di Malaysia Timur, seperti di Sabah dan Serawak. Komoditas ini memberikan kontribusi RM49.5 milyar penghasilan ekspor pada tahun 2009. Nilai ini merupakan 7,5 persen dari produk domestik bruto negara itu, seperti dikutip dari Business Times. Perkebunan sawit di Malaysia sebagian besar dimiliki badan usaha milik negara. “Yang cukup besar seperti Felda, Sime Darby, IOI, dan Serawak Oil Palm,” ujar Ong.

Menurut Alex Ong pekerja Indonesia mencapai 80 persen dari total pekerja asing di sektor perkebunan. Sisanya adalah para pekerja dari negara lain seperti Bangladesh, India, Filipina, atau Burma. “Pada saat terjadi krisis moneter pada 1998, perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor yang mampu bertahan dan menyelamatkan Malaysia. Hingga kini, ekonomi Malaysia tumbuh dengan pesat. Jalan-jalan diperlebar. Bangunan-bangunan tinggi bermunculan dimana-mana. Atas keberhasilan ini, jangan lupakan peran pekerja Indonesia,” jelas Alex Ong.

Produksi sawit memakan waktu lima tahun, mulai dari penanaman hingga bisa menghasilkan buah siap panen. Dalam jangka waktu itu, memang dibutuhkan jumlah pekerja yang cukup banyak.  Sementara itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Malaysia terus meningkat dari tahun ke tahun. Implikasinya, kebutuhan akan tenaga kerja makin meningkat. Tenaga kerja yang paling banyak diserap adalah dari Indonesia. Sementara warga Malaysia sendiri, menurut Ong, enggan bekerja di perkebunan.  

“Orang Malaysia sendiri lebih memilih kerja lain daripada harus kerja sawit. Penyebabnya adalah gaji yang rendah dan beban kerja yang cukup berat,” ujar Alex Ong, sesekali membetulkan kaca matanya.

Buruh perkebunan termasuk sebagai pekerja formal. Berbeda dari pembantu rumah tangga yang merupakan pekerja informal, buruh-buruh perkebunan bekerja di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Bahkan, banyak diantaranya ditempatkan di daerah pedalaman. “Coba bayangkan bila terjadi masalah dengan mereka. Mereka sering tak mendapatkan perlindungan semestinya.”

***

Embun pagi masih belum kering saat para pekerja meninggal camp dan beraktivitas dalam kebun. Pagi itu saya mengikuti dua pekerja yang akan memanen buah. Sebuah alat berupa benda tajam yang disambungkan pada ujung sebuah kayu yang panjang dibawa seorang pekerja. Seorang lagi membawa gerobak dan alat pengumpul buah.

Mereka membagi tugas: yang lebih tua menggerek tandan buah sawit dan yang lebih muda mengumpulkannya. Satu persatu tandan buah sawit berjatuhan. Dengan sekali pikulan, tandan buah sawit berukuran besar berhasil dipindahkan ke satu tempat. Tandan sawit yang besar itu tampak tak sebanding dengan tubuh anak muda yang kurus itu. Keringat membasahi wajah dan kaosnya. Senin hingga Sabtu adalah hari-hari sibuk bagi para pekerja itu. Mereka baru akan pulang saat matahari condong ke barat.

Dengan bekerja selama 8 jam, para pekerja mendapatkan gaji sebesar 15 ringgit atau sekitar 5 USD. Mereka akan mendapatkan bonus jika bekerja lebih rajin dan memenuhi target dari pemilik kebun. “Kalau kerjanya rajin ya upahnya lebih banyak, kalau malas ya nggak dapat uang,” kata Sayuti, pekerja yang lebih tua. Pekerja yang lebih muda, Andi, mengiyakan. 

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menilai, gaji para pekerja perkebunan sawit di Malaysia masih sangat rendah. “Masih ada pekerja yang digaji di bawah 10 Ringgit (3 USD). Dengan bekerja sepanjang hari dan beban kerja yang berat, seharusnya mereka memperoleh gaji yang lebih layak,” ujar Shafinaz Suhaimi, program manajer Tenaganita.

Tenaganita adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di Kuala Lumpur yang kerap mengkritik rendahnya gaji para buruh perkebunan di Malaysia. “Banyak pekerja yang belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Gaji yang kecil adalah salah satunya. Ini adalah isu besar.”

Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia mengatakan persoalan pokok ketenagakerjaan di Malaysia adalah tidak adanya gaji minimun nasional di negara itu. Gaji buruh ditentukan oleh pasar, sehingga pemilik perusahaan bisa memberikan gaji sesuai kemauan mereka. “Pekerja kerap mendapatkan gaji di bawah standar,” ujar Robertson dengan suara keras.

“Kamboja saja punya gaji minimum, tetapi mengapa di Malaysia tidak ada? Ada apa dengan pemerintah Malaysia? Saya kira semuanya berkenaan dengan uang. Mereka akan mendapatkan pekerja yang bisa digaji dengan murah dan itu akan sangat menguntungkan bagi mereka,” komentar Robertson.

Menurutnya ini hal yang berbahaya, karena sekaligus akan mendorong terjadinya perdagangan manusia. Menurutnya pemerintah Indonesia harus terus mendorong pemerintah Malaysia agar menyepakati adanya gaji minimum. Phil Robertson juga menyarankan negara-negara ASEAN untuk melihat masalah ini sebagai isu bersama dan mendorong masing-masing negara untuk melakukan proteksi terhadap para pekerjanya.

Duta besar Indonesia untuk Malaysia Dai Bahtiar mengatakan pemerintah Indonesia kerap melakukan perundingan agar pemerintah Malaysia menetapkan gaji minimum bagi buruh migrant Indonesia. Namun hingga kini, Malaysia belum mau menyetujuinya. Dai tak membantah masih banyaknya masalah yang dihadapi para pekerja.

Kementerian Tenaga Kerja Malaysia sedang melakukan penelitian untuk memperkenalkan mekanisme upah minimum terhadap pekerja sektor swasta. Namun itu belum diterapkan. Serikat Pekerja Malaysia sendiri mendorong diterapkannya penetapan upah minimum sebesar 900 ringgit (2,5 juta rupiah) sementara pemerintah Malaysia menetapkan siapa saja yang berpenghasilan 750 ringgit (2,1 juta rupiah) perbulan masuk telah dalam kategori mereka yang berada di bawah garis kemiskinan nasional.

"Jika seseorang sangat membutuhkan pekerjaan, mereka biasanya tidak memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menetapkan syarat-syarat yang layak atas pekerjaannya," ujar Nisha Varia dari Human Rights Watch, seperti dikutip dari situs Human Rights Watch. "Persoalan yang dihadapi oleh para pekerja Indonesia ini merupakan contoh nyata bahwa pemerintah harus melakukan campur tangan untuk menanggulangi perilaku pasar yang berdampak pada kondisi kerja yang diskriminatif dan eksploitatif," ungkap Varia.

***

Persoalan para pekerja di perkebunan bukan hanya soal gaji saja. Menurut Shafina Suhaimi dari Tenaganita persoalan lain yang kerap dihadapi para pekerja adalah masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Hal lain yang kerap dikritik adalah pemenuhan hak dasar pekerja seperti kesehatan, air bersih, dan rumah yang layak kerap tidak terpenuhi. “Memang ada perkebunan yang sudah menyediakan semuanya dengan baik, namun banyak juga yang belum memenuhi hak-hak pekerja itu,” kata Shafina.

Sejumlah pekerja yang saya temui memang mengeluhkan soal air dan tempat tinggal. Beberapa pekerja mengaku terpaksa mengkonsumsi air kolam yang kotor dan tercemar karena pemilik kebun tak menyediakan air bersih. Padahal air kolam itu rentan tercemar pupuk dan pestisida. Pada saat hujan, pupuk dan pestisida yang biasa digunakan di perkebunan itu akan mengalir ke dalam kolam. Dampak yang paling sering dirasakan pekerja adalah gatal-gatal, karena mereka menggunakan air itu untuk mandi. Sementara dampak yang dikhawatirkan terjadi adalah keracunan bila air itu diminum.

Tetapi, tidak semua kisah tentang pekerja perkebunan dipenuhi dengan hal yang haru biru. Sejumlah perkebunan telah memberikan fasilitas yang layak bagi pekerjanya. Di suatu malam setelah hujan deras, saya berbaur bersama para pekerja di sebuah perkebunan di Kawasan Bandar Jengka, 3 jam perjalanan dari Kuala Lumpur.

Di tempat ini para pekerja diberi tempat tidur, kamar mandi, ruang dapur, dan fasilitas hiburan seperti televisi. Saya kira asrama pekerja ini jauh lebih baik dari tempat lain. Para pekerja di tempat ini mengaku mendapat gaji yang cukup. Kenyataan ini memberi penekanan bahwa sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk melakukan perbaikan terhadap sistem kerja bagi buruh migrant di perkebunan.

***

Siang itu, di sebuah asrama pekerja di daerah Serawak Malaysia, seorang anak sedang bermain bersama beberapa temannya. Dia berlari ke sana kemari. Bocah berumur 4 tahun itu adalah anak dari salah seorang pekerja perkebunan asal Indonesia di kawasan itu.

Nana, ibu si bocah itu mengatakan anaknya lahir di Malaysia, namun ia mengaku tidak tahu status kewargenaraan si anak. Anaknya tak punya akta lahir atau surat-surat lainnya. Dua tahun lagi adalah usia sekolah bagi si anak, tetapi hingga kini ia belum tahu akan kemana menyekolahkan anaknya itu. Sepengetahuannya, anak-anak tetangga di asrama itu tidak ada yang bersekolah. “Di sini anak-anak nggak ada yang sekolah. Makanya saya bingung bagaimana nanti menyekolahkan anak saya,” ujar Nana.

Di Malaysia, terutama wilayah Sabah dan Serawak, banyak pekerja asal Indonesia yang membawa serta istri dan kemudian melahirkan anak di sana.  Masalah muncul saat si anak mulai memasuki usia sekolah. Sekolah kebangsaan di Malaysia tidak menerima anak-anak TKI untuk sekolah di sana.

Alex Ong dari Migrant Care mengatakan sedikitnya ada 60.000 anak pekerja perkebunan asal Indonesia yang tidak sekolah. Karena itu banyak anak TKI yang tidak bisa baca tulis. Aktifitas harian anak-anak itu justru diganti dengan bekerja di perkebunan. Pekerjaan yang biasa dilakukan adalah memungut buah-buah sawit yang jatuh.  “Mereka harusnya bisa bersekolah dan bukannya ikut bekerja. Mereka punya masa depan yang muram,” ujar Alex Ong. 

***

Pagi itu, di penghujung Juli 2010, saya menumpang sebuah bus antarnegara yang melintasi perbatasan Entikong di Kalimantan Barat menuju Kuching Malaysia. Kebanyakan penumpang adalah calon tenaga kerja. Hanya beberapa orang saja yang memang berniat untuk berwisata.

Saya duduk di dekat seorang wanita yang ternyata kemudian saya ketahui adalah seorang agen penyalur tenaga kerja tak resmi. Berbagai informasi seputar pengiriman tenaga kerja mengalir begitu saja dari mulut perempuan itu.  

Wanita itu sebut saja namanya Poniyem, mengaku setiap bulan selalu membawa 10-15 orang ke sejumlah wilayah di Malaysia seperti Bintulu, Miri, Sabah, dan Sarawak. “Saya sudah punya banyak kontak di sana. Kalau mereka butuh tenaga kerja, saya langsung kirim,” ujarnya.

Di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kalimantan Barat, wanita itu mengumpulkan semua pasport calon pekerja. Di sana, seorang lelaki sudah menunggu dan mengambil kumpulan pasport itu. Tidak seperti penumpang pada umumnya yang hendak masuk ke negara lain, para calon tenaga kerja itu tidak perlu antri di loket imigrasi. Laki-laki itulah yang mengurus pemeriksaan pasport di Imigrasi Entikong. Dengan bantuan si lelaki itu, seluruh calon pekerja bisa masuk ke Malaysia. 

Saat bus mulai berjalan saya bertanya pada Poniyem, apakah si lelaki itu pegawai imigrasi? “Ya dia staf imigrasi,” ujarnya. Agar bisa membawa masuk pekerja Poniyem mengaku kerap memberikan uang pada sejumlah petugas, baik polisi maupun Imigrasi.

Pengiriman tenaga kerja tanpa prosedur yang benar menjadi masalah tersendiri yang hingga kini belum mampu diatasi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus berupaya meminimalisirnya, namun selalu kalah oleh gerakan cepat para agent yang memasukkan para pekerja secara ilegal dari berbagai tempat melalui pintu-pintu perbatasan atau jalan tikus. Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah ini membuat jumlah tenaga kerja ilegal terus meningkat.

Sekali si pekerja itu masuk secara ilegal, seterusnya dia akan mengalami banyak masalah, gaji rendah, tempat tinggal tanpa fasilitas, atau perlakuan buruk. Pada kenyataannya masalah inilah yang kini dihadapi ribuan TKI di Malaysia.

Heriyanto, bekerja sebagai Jurnalis, tinggal di Pontianak. Liputan ini didanai oleh Southeast Asian Press Alliance Fellowship 2010