Impor Beras, Kebijakan Tanpa Kebajikan

Oleh Heriyanto

BUKAN kebijakan namanya jika dikeluarkan secara tidak bijak. Tetapi kelucuan ini bukan hal lucu di Indonesia. Benar-benar terjadi. Satu kebijakan salah, maka kemudian ditutupi dengan kebijakan lainnya. Satu kebohongan di keluarkan, maka besok akan ada kebohongan lainnya yang akan dibuat untuk menutupinya. Tidak percaya? Satu contoh yang paling mudah yaitu impor beras. Dilihat dari sisi manapun itu sangat tidak bijak? Sekarang saya tanya, "Apa alasan utama impor beras?" Pasti kita berpikir karena kekurangan beras. Dan bila kebutuhan itu tidak terpenuhi bisa bikin busung lapar. Tapi, ternyata tidak. Indonesia tidak kekurangan beras. Stok beras dalam negri sangat mencukupi. Bahkan Menteri Pertanian Anton Apriantono (mungkin) jika diajak sumpah potong tangan atau sumpah pocong tidak akan berani membantahnya.

Baca saja pernyataannya di beberapa media. Kata Mentan, "Akan kami tentang sampai kapan pun bila alasannya stok beras tidak cukup, kecuali alasan impor beras adalah untuk meredam inflasi." (KCM, 22/11/2005). Sementara itu produksi nasional, diakuinya, masih cukup untuk beberapa bulan mendatang. Berbeda dengan Mentan, Wakil Presiden Yusuf Kalla justru ngotot bahwa impor beras mutlak diperlukan. Menurutnya, alasan pemerintah mengimpor beras untuk menghindari munculnya risiko kekurangan pangan.

"Pemerintah tidak mau ambil risiko jika terjadi kekurangan (beras) untuk seluruh rakyat. Jika kekurangan tekstil atau bahan bakar minyak, efeknya tidak terlalu besar. Paling orang antre sedikit. Tapi jika gangguannya menyangkut kebutuhan pokok seperti beras, maka itu bahaya. Bisa saja terjadi badai hujan sehingga mengganggu panen di lapangan sehingga mengganggu stok beras yang dimiliki Perum Bulog saat ini." (Tempo Interaktif, 22/11/2005).

Dua argumen berbeda diungkapkan dua pejabat negara. Lantas mana yang benar. Dalam ilmu logika jika dua orang berkata tentang satu hal, tetapi pernyataan yang satu berbeda dari pernyataan kedua, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, pernyataan yang satu benar dan yang lainnya salah. Kedua, kedua-duanya salah. Namun, tidak mungkin kedua-duanya benar. Jika demikian, siapa yang berdusta.

Pak Menteri atau Pak Wapres. Atau kedua-keduanya yang berdusta? Waduh repot. Saya kira persoalan inflasi seperti yang dikemukakan oleh Mentan bisa jadi alasan kuat impor beras. Sungguh mengejutkan, menurut BPS, inflasi tahunan mencapai 17,89 persen. Bagi orang awam, angka ini bukanlah apa-apa. Kecuali kenyataan semakin mahalnya barang kebutuhan hidup. Tapi bagi pemerintah, angka ini tentu sangat berarti. Dengan inflasi yang begitu tinggi ini kemampuan pemerintah dalam mengelola negara patut dipertanyakan.

Kembali kebelakang, ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 0ktober lalu, semua orang tahu bahwa alasan utama yang sering dilontarkan pemerintah adalah persoalan defisit anggaran. Bahwa kita akan bangkrut bila BBM tidak segera dinaikkan. Maka minyak dijual lebih mahal dengan tujuan bisa menambal defisit anggaran. Namun, pemerintah (barangkali) sama sekali tidak menduga bahwa angka inflasi itu akan begitu tinggi. Jauh di atas perhitungan para ekonom yang turut membidani keputusan kenaikan BBM. Kini, sudah jelas, berbagai alasan kenaikan BBM terbantahkan.

Pertama, masalah defisit anggaran. Bagaimana mungkin bila defisit tapi ternyata pengeluaran untuk impor beras, kenaikan DPR, dana BLT juga sangat besar. Demikian pula untuk nilai sebuah kesabaran rakyat. Kedua, harga minyak internasional sangat fluktuatif. Bila kemarin sempat mencapai 70 dollar per barrel, bisa jadi besok turun menjadi 50 dollar per barrel. Pemerintah berpendapat, BBM suatu waktu memang bisa diturunkan sesuai harga internasional itu.

Namun ketika harga minyak sudah dinaikkan, harga barang yang juga melonjak naik akan sulit untuk diturunkan. Kini inflasi sudah begitu tinggi. Namun cara pemerintah mengatasinya ingin mudahnya saja: mengimpor beras. Memang cara mudah, karena tinggal menggunakan devisa yang kita punya untuk membayarnya. Toh mereka yang masuk lingkaran proyek pengadaan beras itu akan mendapat keuntungan sekian persen dari jumlah keseluruhan proyek. Saya lebih condong berpikir, kebijakan itu lebih bersifat politis. Jika tidak dilakukan akan menurunkan kredibilitas pemerintah. Hanya saja ini tentu akan "memukul" para petani, karena dengan masuknya beras impor ini bisa dipastikan harga beras produksi petani akan menjadi rendah. Hilang harapan para petani untuk bisa merasakan sedikit keuntungan hasil panennya.

Kebijakan tanpa Kebajikan Kebijakan kenaikan BBM yang tak diperhitungkan berbagai dampak (buruk) nya itu, harus ditambal dengan kebijakan lainnya yang sama-sama buruk. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah tanpa memperhatikan kebajikannya. Banyak kebijakan pemerintah yang semestinya bijak, namun pada kenyataannya bukan hal bijak. Kepentingan politik untuk tetap melanggengkan kekuasaan Mereka, yang justru menambah penderitaan rakyat.

Katakanlah, rakyat bisa menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Cara menangani persoalan di negeri bisa disamakan dengan cara para penjajah. Terus memeras untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Hanya bedanya dulu penjajahnya orang asing, sementara sekarang adalah bangsa kita sendiri. Apa pertanggungjawaban kebijakan kenaikan harga BBM. Dengan angka statistik pemerintah mempropagandakan akan menurunkan angka kemiskinan. Tapi apa lacur? Angka inflasi naik, angka kemiskinan naik, gaji DPR naik, gaji presiden naik, gaji menteri naik, dan orang yang bunuh diri juga naik.

Dan petani mendapatkan "hadiah" impor beras yang semakin menyengsarakan. Kini kelompok masyarakat marginal semakin jauh dari akses untuk memperbaiki kondisi mereka. Potensi ekonomi dimatikan. Jika ada, program-program untuk rakyat miskin hanya sebatas untuk menekan "riak-riak" kecil di masyarakat. Tingkat penghisapan negara semakin besar. Sektor informal yang masih bisa dijangkau justru sering dihambat pemerintah sendiri. Orang jualan di pinggir jalan semakin banyak di gusur, pasar tradisional semakin sepi karena banyak orang yang beralih ke hypermart, supermart dan mall-mall. Rakyat kecil sendiri kebanyakan belum tersadarkan, bahwa mereka adalah korban atas kebijakan pemerintah. Belum menyadari bahwa banyak hak mereka tidak terpenuhi, padahal ketika berbicara kewajiban, rakyat seperti sapi perahan. Biarkan rakyat lapar asal negara tidak rugi. Biarkan rakyat berkerja keras asal para pejabat bisa hidup enak. Atau biarkan impor beras asal masih bisa menjabat sebagai wakil presiden dan dapat dana proyek. Ini perlu direnungkan agar dalam realitas kehidupan ini, kembali keadaanya semestinya. Jangan sampai setiap kebijakan pemerintah tanpa kebajikan sama.

Dimuat di Harian Pontianak Post, Selasa, 6 Desember 2005